Demokrasi Minang : Upaya Menggeser Mitos Menjadi Realitas

Oleh: Israr Iskandar

Pendahuluan

Dalam  pengetahuan antropologis, Minangkabau termasuk suku bangsa yang serumpun  dengan suku-suku bangsa Melayu lainnya di Nusantara. Hal itu bisa  dilihat  dari segi adanya beberapa kesamaan dalam rumpun bahasa, budaya,  ras,  dan  agama.  [1]  Namun dalam segi-segi tertentu, orang Minangkabau  memandang dirinya memiliki kekhususan atau berbeda dengan masyarakat suku bangsa lainnya. Salah satunya adalah dari aspek budaya politik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Minang.

Sejak  lama,  Minangkabau  dikenal  sebagai  suku bangsa yang memiliki khazanah   budaya   yang   ekuivalen   dengan  nilai-nilai  demokrasi. Cendekiawan  non-Minang,  seperti  Nurcholish  Madjid  dan Abdurrahman Wahid,  pernah mengafirmasi adanya  demokrasi Minang . Faktor penyebab munculnya  persepsi  itu  adalah  realitas kondisi sosiologis-kultural Minangkabau,  model proses politik lokal yang berlangsung, serta peran  tokoh-tokoh   asal   Minang  dalam  proses  pembentukan  negara-bangsa Indonesia di masa lalu.

Jamak  diketahui,  demokrasi  adalah  konsep berasal dari Yunani kuno. Namun  sejak  Revolusi  Prancis  (1789),  demokrasi berkembang menjadi sebuah  konsep  modern dan kompleks. Sekalipun sebagai suatu perangkat yang   kompleks,  logika  yang  diekspresikan  oleh  demokrasi  modern mengandung  prinsip-prinsip  mendasar,  yaitu  adanya unsur kedaulatan rakyat,  pemerintahan  mayoritas,  perlindungan minoritas, kemerdekaan yang dijamin Undang-undang (UU), partisipasi warga, persamaan hak, dan sebagainya. [2] (Minogue dalam Kuper dan Kuper, 2000: 215).

Walaupun  dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau sistem  politik  yang  ideal dan bahkan nyaris  sempurna , akan tetapi demokrasi  sebenarnya  juga  terkait  dengan  gaya  hidup  serta  tata masyarakat  tertentu  yang  mengandung  unsur-unsur moral. Oleh karena itu,  demokrasi  juga  mengandung  nilai-nilai  (values) tertentu yang dianggap  baik  oleh  masyarakat.

Menurut  Henry  B  Mayo,  demokrasi mencakup  beberapa  norma atau nilai, yaitu: penyelesaian perselisihan secara  damai  dan  melembaga; terjadinya perubahan secara damai dalam suatu  masyarakat  yang sedang berubah; pergantian kepemimpinan secara teratur  (reguler);  pembatasan  pemakaian  kekerasan (paksaan) secara minimum; pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman; serta jaminan penegakan keadilan. [3] Demokrasi dalam Khazanah Budaya Lokal . Jika  merujuk pada pengertian demokrasi modern di atas, sebagai bagian dari kebudayaan Melayu, budaya Minangkabau nampaknya memiliki sejumlah nilai-nilai  yang  cocok  dan  sebanding dengan nilai-nilai demokrasi. Secara   kultural,  hal  itu  antara  lain  dapat  ditelusuri  melalui akar-akarnya  dalam  kearifan  tradisional  yang  berupa  ungkapan dan pepatah-petitih  lama,  baik  yang  terdapat  dalam tambo (kisah-kisah sejarah etnik Minangkabau) maupun masyarakat.