19
Mar
09

Demokrasi Minang : Upaya Menggeser Mitos Menjadi Realitas


Oleh: Israr Iskandar


Pendahuluan

Dalam  pengetahuan antropologis, Minangkabau termasuk suku bangsa yang serumpun  dengan suku-suku bangsa Melayu lainnya di Nusantara. Hal itu bisa  dilihat  dari segi adanya beberapa kesamaan dalam rumpun bahasa, budaya,  ras,  dan  agama.  [1]  Namun dalam segi-segi tertentu, orang Minangkabau  memandang dirinya memiliki kekhususan atau berbeda dengan masyarakat suku bangsa lainnya. Salah satunya adalah dari aspek budaya politik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Minang.

Sejak  lama,  Minangkabau  dikenal  sebagai  suku bangsa yang memiliki khazanah   budaya   yang   ekuivalen   dengan  nilai-nilai  demokrasi. Cendekiawan  non-Minang,  seperti  Nurcholish  Madjid  dan Abdurrahman Wahid,  pernah mengafirmasi adanya  demokrasi Minang . Faktor penyebab munculnya  persepsi  itu  adalah  realitas kondisi sosiologis-kultural Minangkabau,  model proses politik lokal yang berlangsung, serta peran  tokoh-tokoh   asal   Minang  dalam  proses  pembentukan  negara-bangsa Indonesia di masa lalu.

Jamak  diketahui,  demokrasi  adalah  konsep berasal dari Yunani kuno. Namun  sejak  Revolusi  Prancis  (1789),  demokrasi berkembang menjadi sebuah  konsep  modern dan kompleks. Sekalipun sebagai suatu perangkat yang   kompleks,  logika  yang  diekspresikan  oleh  demokrasi  modern mengandung  prinsip-prinsip  mendasar,  yaitu  adanya unsur kedaulatan rakyat,  pemerintahan  mayoritas,  perlindungan minoritas, kemerdekaan yang dijamin Undang-undang (UU), partisipasi warga, persamaan hak, dan sebagainya. [2] (Minogue dalam Kuper dan Kuper, 2000: 215).

Walaupun  dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau sistem  politik  yang  ideal dan bahkan nyaris  sempurna , akan tetapi demokrasi  sebenarnya  juga  terkait  dengan  gaya  hidup  serta  tata masyarakat  tertentu  yang  mengandung  unsur-unsur moral. Oleh karena itu,  demokrasi  juga  mengandung  nilai-nilai  (values) tertentu yang dianggap  baik  oleh  masyarakat.

Menurut  Henry  B  Mayo,  demokrasi mencakup  beberapa  norma atau nilai, yaitu: penyelesaian perselisihan secara  damai  dan  melembaga; terjadinya perubahan secara damai dalam suatu  masyarakat  yang sedang berubah; pergantian kepemimpinan secara teratur  (reguler);  pembatasan  pemakaian  kekerasan (paksaan) secara minimum; pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman; serta jaminan penegakan keadilan. [3] Demokrasi dalam Khazanah Budaya Lokal . Jika  merujuk pada pengertian demokrasi modern di atas, sebagai bagian dari kebudayaan Melayu, budaya Minangkabau nampaknya memiliki sejumlah nilai-nilai  yang  cocok  dan  sebanding dengan nilai-nilai demokrasi. Secara   kultural,  hal  itu  antara  lain  dapat  ditelusuri  melalui akar-akarnya  dalam  kearifan  tradisional  yang  berupa  ungkapan dan pepatah-petitih  lama,  baik  yang  terdapat  dalam tambo (kisah-kisah sejarah etnik Minangkabau) maupun masyarakat.


Nilai-nilai  keterbukaan  dan  kesamaan  (egaliterianisme), umpamanya, tercermin  dalam  pepatah  duduak samo randah tagak samo tinggi (duduk sama  rendah  berdiri  sama  tinggi).  Walaupun  secara  formal  punya kedudukan  lebih  tinggi,  tapi posisi pemimpin tidak terlalu berjarak dengan  masyarakat. Dalam filosofi budaya Minangkabau (etnik mayoritas di Sumatra Barat) [4] , pemimpin itu tak dapat memainkan peran sebagai raja,  sultan,  atau kaisar. Ia hanya diberikan kedudukan sedikit saja lebih  tinggi  dari  rakyat  biasa,  seperti  tercermin dalam ungkapan tradisional  ditinggikan  sarantiang didaulukan selangkah (ditinggikan seranting   didahulukan   selangkah).  Konsekuensi  politisnya,  kalau pemimpin  berlaku  sewenang-wenang  atau  tidak aspiratif, maka rakyatatau lembaga perwakilan rakyat boleh membantah dan bahkan menggantinya dengan pemimpin yang dianggap lebih baik. [5]

Pada  aras  sosial,  nilai-nilai  egaliterianisme  itu  terlihat  darikehidupan  sosial  Minangkabau.  Walaupun  pernah  dipengaruhi  budaya Hindu,  tidak  ada   kelas  sosial   dalam  masyarakat Minang. Seperti dikatakan  Loeb,   Tidak  seperti orang Batak, orang Minangkabau tidak begitu mementingkan klasifikasi sosial. Sesungguhnya, sebelum pengaruh Hindu,  tampaknya  tidak ada perbedaan antarindividu, kecuali mengenaiumur.   [6]  Sampai  sekarang  pun  di Minangkabau tidak ada perbedaan kepemilikan  tanah,  seperti di Jawa. Masyarakat Minangkabau pun tidak mengenal   golongan  bangsawan  yang  berpengaruh  luas  pada  tingkat supra-nagari, seperti halnya Bali. [7]

Nilai-nilai  kesamaan  dalam  budaya Minangkabau tidak didasarkan pada filsafat  liberalisme  yang  ekstrem.  Budaya  lokal menjunjung tinggi etika  dalam  hubungan sosial. Penghormatan pada (hak) sesama, sebagai bagian  dari  nilai demokrasi, juga tercermin dalam ungkapan nan ketek dilindungi,  nan  tuo dihormati, nan samo gadang dipatenggangkan (yang kecil   dilindungi,  yang  lebih  besar  dihormati,  yang  sama  besar dihormati).

Budayawan  A.A.  Navis  menyebut  masyarakat Minangkabau, selain  rasional  dan  kosmopolit,  juga  komunal.  Semua karakter itu agaknya  lebih  dipengaruhi  oleh  Islam  yang  ajarannya  yang memang bernilai kosmopolit, egaliter, dan rasional. [8] Sebagai  wujud  egaliterianisme,  budaya  Minang tidak alergi terhadap perbedaan  pendapat,  karena  hal  itu  bagian  dari  dinamika sosial. Perbedaan  pendapat,  kalau  dikelola dengan baik, justru dapat memicu kemajuan.  Nilai  semacam  itu  tercermin dalam ungkapan basilang kayu dalam  tungku mako api ka hiduik (bersilang kayu dalam tungku maka api akan  hidup).  Namun  demikian, solusi atas perbedaan pendapat sedapat mungkin  dilakukan  melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti disebut dalam ungkapan bulek aia dek pambuluah bulek kato dek mufakaik (bulat  air  karena  pembuluh,  bulat  kata  karena  mufakat). Tradisi musyawarah  mufakat  ini  jelas  mengandung  nilai-nilai demokrasi dan telah  berlangsung  sejak berabad-abad. Di tingkat masyarakat, tradisi itu terlembaga misalnya dalam wujud kerapatan nagari. [9].


Dalam  budaya  sosial  Minang, sekilas terlihat adanya hierarki, namun tidak  sama  dengan  hierarkisme  masyarakat  feodal pada umumnya. Ada ungkapan anak barajo ka mamak, mamak barajo ke panghulu, panghulu baja ka Nan Bana, Nan Bana berdiri dengan Sendirinyo (anak beraja ke mamak, mamak  beraja  ke  penghulu, penghulu beraja ke Yang Benar, Yang Benar berdiri  dengan  Sendirinya).  Ungkapan  ini jelas perumpamaan belaka. Walaupun   anak  harus  patuh  ke  mamak,  bukan  berarti  mamak  bisa sewenang-wenang.  Etika  serupa  juga  mesti  berlaku  bagi  penghulu, sebagai  pemimpin  tradisional.  Tidak  ada  orang  kebal  kritik  dan kontrol:  Raja alim raja disembah raja lalim raja disanggah (raja alim raja  disembah, raja lalim raja disanggah).

Ini menunjukkan, kebenaran manusia  relatif.  Kebenaran mutlak hanyalah milik Sang Maha Pencipta, yakni Allah SWT.  Budaya  Minangkabau juga sangat adaptif dengan kemajuan. Ada ungkapan, sekalie  aie  gadang, sakali tapian beraliah (sekali air besar, sekali tepian beralih). Tak heran, budaya Minangkabau sangat adaptif terhadap nilai-nilai  baru,  asal  nilai-nilai  baru  itu membawa kemajuan bagi masyarakat. Kapan perlu nilai-nilai baru yang baik itu dicari ke luar, melalui  proses  menuntut  ilmu  pengetahuan. Oleh karena itu, tradisi merantau  orang  Minang  tidak  hanya  dilatarbelakangi motif ekonomi, tetapi  juga  ilmu  pengetahuan.  Ini  tercermin  dalam  ungkapan yang bergaya pantun, karatau madang dahulu, babuah babungo balun, ka rantau bujang  dahulu,  di rumah paguno balun (karatau madang dahulu, berbuah berbunga belum, ke rantau bujang dahulu, di rumah berguna belum).

Tidak  hanya  dalam  ungkapan  tradisional,  nilai-nilai demokrasi dan kemajuan  juga  tercermin dalam struktur politik maupun proses politik lokal.  Secara  historis-politis,  Minangkabau  sendiri  adalah sebuah konsep  tentang   kerajaan  yang barangkali tidak sama dengan kerajaan di  tempat-tempat  lain.  Di  suku  bangsa ini, unit politik tertinggi justru  ada  di  nagari.  Orang Minangkabau pada masa dahulu mempunyai kesetiaan  pada  nagari-nya  sendiri.  Raja di Pagaruyung selain tidak punya  wilayah  kekuasaan  yang  jelas dan tegas, juga tidak berdaulat atas  nagari-nagari,  sebagai  unit  pemerintahan  sekaligus  kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam khazanah sejarah Minangkabau, posisi raja di  Pagaruyung hanyalah simbolik belaka. [10]

Di samping itu, dia juga tidak  memiliki  tanah  luas.  Tak heran, seorang peneliti asing, G.D. Willick  mengatakan  bahwa  raja  Minangkabau adalah  raja yang paling miskin yang dikenal di dunia . [11]

Dalam  perkembangannya,  secara  administratif, nagari berada di bawah yurisdiksi  pemerintahan formal, baik yang berlaku pada masa kolonial maupun  negara  Republik Indonesia. Nagari merupakan unit pemerintahan terendah dari suatu hierarki struktur pemerintahan nasional di Sumatra Barat.  Sementara  secara  kultural,  nagari-nagari  punya  kedaulatan sendiri-sendiri  dan  oleh karena itu mereka tidak harus  tunduk  pada raja  Pagaruyung,  yang  merupakan  penguasa   alam  Minangkabau . Tak pelak,  kesatuan  nagari-nagari  di  Minangkabau seolah-olah membentuk sebuah    konfederasi .   Ada  juga  yang  menyebut  nagari-nagari  di Minangkabau seperti  republik-republik kecil . [12].

Proses  politik  di nagari, juga cukup demokratis. Wali nagari dipilih langsung  oleh  rakyat, jauh sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) secara  langsung  dewasa ini. Model pemilihan langsung wali nagari ini tentu,  dalam  beberapa  segi,  telah  sesuai  kaidah-kaidah demokrasi modern  seperti lazimnya di negara-negara demokrasi maju. Kontrol atas jalannya  pemerintahan  (eksekutif)  di  nagari tidak hanya diperankan oleh  legislatif  dan  yudikatif  nagari,  tetapi  juga  langsung oleh rakyat, sebagai wujud partisipasi politik.

Konstruksi  historis  politis  bangsa  Indonesia ikut memperkuat mitos demokrasi  Minang. Di masa lalu, puak Minang melahirkan sejumlah tokoh yang  ikut  meletakkan  dasar-dasar  konseptual  bagi negara Indonesia modern   dan  demokratis.  Nama-nama  seperti  Mohammad  Hatta,  Sutan Sjahrir,  Mohammad  Natsir,  Tan  Malaka, dan beberapa lainnya dikenal sebagai  tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI yang gandrung pada ide-ide demokrasi.   Mungkin   pemikiran-pemikiran   demokrasi   yang   mereka perjuangkan  adalah  hasil  adopsi  pemikiran dari Barat, tetapi sulit dibantah  bahwa  kebudayaan  tempat  mereka berasal, Minangkabau, ikut mengonstruksi dasar-dasar pemikiran mereka.

Realitas Sosial Politik dan Sosial Budaya

Konstruksi  ideal  masyarakat  politik Minangkabau tersebut tak selalu berjalan dalam realitas yang sesungguhnya. Tidak terimplementasikannya nilai-nilai  demokrasi,  termasuk  di  tingkat  nagari dan masyarakat, disebabkan  karena  banyak faktor, tetapi dua yang utama adalah sistem kekuasaan   nasional   dan   kenyataan   ambivalensi  sosial  kultural Minangkabau  sendiri.  Sekalipun  kaum  cerdik pandainya berkontribusi besar  bagi  pembentukan  negara  bangsa  modern,  tetapi dinamika dan sistem  politik  nasional  yang berkembang, khususnya sejak masa rezim Orde  Baru,  ikut  menggerus  nilai-nilai  budaya  demokrasi lokal  di Minangkabau, khususnya di nagari.

Pada  masa Orde Baru, seluruh organ suprastruktur politik lokal diatur secara  terpusat  dan  seragam tanpa mengindahkan heterogenitas sistem politik  lokal  yang  telah  eksis  jauh  sebelum  terbentuknya konsep kebangsaan Indonesia. Nagari yang tadinya berdaulat dan bergerak dalam sistem yang demokratis dan otonom, [13] dihapus lalu digantikan dengan sistem pemerintahan desa, suatu konsep pemerintahan yang diadopsi dari Jawa.  Terbitnya  Undang  Undang  No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa   menjadi  salah  satu  tanda  bahwa  sistem  sentralistik  makin menggejala  di  bawah rezim Soeharto. Penyeragaman sistem pemerintahan di  tingkat  paling  bawah  membuat nagari-nagari mengalami pemecahan. Sistem  terpusat  ini  telah  menghancurkan  institusi  tradisional di tingkat lokal yang sudah ada beratus tahun lamanya. [14] Politik  sentralisasi  Orde  Baru  bahkan berdampak lebih jauh. Sistem terpusat  tak  hanya  mengubah sistem dan bentuk pemerintahan lokal di level  paling  bawah,  tapi  juga  sangat  mempengaruhi corak perilaku masyarakat  Sumbar,  khususnya di lapangan politik, daripada masa-masa sebelumnya.   Hasil   pelaksanaan  pemilu-pemilu  di  masa  Orde  Baru
menunjukkan  adanya  perubahan  tingkah laku politik masyarakat lokal. Jika  pada pemilu 1955 preferensi politik masyarakat Sumbar terbagi ke berbagai  partai  politik,  khususnya  partai-partai  Islam, maka pada pemilu-pemilu  Orde  Baru,  mayoritas pemilih lokal berbondong-bondong memilih  Golkar,  partai pemerintah. Di Sumbar, perolehan suara Golkar dalam  beberapa kali pemilu Orde Baru hampir selalu melebihi rata-rata perolehan suara Golkar secara nasional. [15] Di samping itu, perubahan tingkah laku politik juga tercermin dari eksistensi, fungsi, dan peran lembaga-lembaga  lokal  yang  ada  serta  karakter elite yang memimpin pemerintahan dan masyarakat daerah. [16]


Di  bawah  negara  Orde Baru, filosofi egaliterianisme yang selama ini dianggap   sebagai    dasar    kebudayaan   Minangkabau   tidak   bisa diimplementasikan  secara  utuh. Meskipun di lapangan sosial, misalnya dalam   pemilihan   kepala   kaum   (datuak/penghulu),   masih  muncul nilai-nilai  kesamaan  dan  keterbukaan,  tapi  secara  umum pola-pola semacam  itu  meredup  di seluruh ranah Minangkabau. Merasuknya sistem birokrasi  yang  kaku  dan hierarkis dan kemudian bersentuhan langsung dengan tatanan sosial Minangkabau, ditambah pula trauma sosial politik pasca-PRRI,    membuat  feodalisme tumbuh   subur.   Salah   satu
konsekuensinya,  suara-suara  kritis dari masyarakat Minangkabau mulai meredup di bawah kendali otoriterianisme negara. Secara institusional, elemen-elemen  sub-ordinasi  negara  muncul  sebagai  fenomena  sosial politik.  Lembaga-lembaga yang muncul, formal maupun informal, umumnya tidak  lebih  sebagai  representasi  negara. Akibatnya, corak pemimpin yang  muncul pun tidak hanya  feodalistis  tapi juga cenderung elitis. Kalaupun ada kritisisme dari masyarakat lokal, secara umum hal itu tak mampu  lagi  mengubah  tatanan sosial politik yang sedang mapan. Dalam berhadapan  dengan  masyarakat,  elite  formal  tadi mengklaim sebagai wakil negara. [17] Elemen  elite  lokal  yang  berperan  dan  berpengaruh di Sumbar dalam beberapa  dekade  terakhir  adalah  elite  yang sebenarnya lahir dalam kondisi  sosial  budaya  dan sosial politik semacam itu. Mereka tumbuhdalam  kultur  semifeodal,  patrimonial,  dan  otoriter.  Mereka kerap disebut  sebagai  elite  yang berurat ke atas, bukan elite yang tumbuhdari   bawah.  Mereka  bukan  tipe  pemimpin  yang  dilahirkan  secara alamiah .  Karakter  mereka  cenderung  konservatif  dalam menghadapiperubahan.  Implikasinya  sangat jauh. Di bidang intelektual, tepatnya sejak   Orde  Baru,  orang  Minangkabau  dianggap  mengalami  kebekuan pemikiran  di  level  nasional.  Uniknya, keadaan itu sepertinya terusdinikmati   oleh  segelintir  elitenya.  Dengan  cukup  baik,  Taufik Abdullah  mengambarkan:   Daerah  ini  hanyalah  pengikut  setia  dari berbagai  keharusan  yang  ditentukan oleh pusat, tetapi juga terhadap wacana  yang  dipelihara  oleh  sang  pemegang kekuasaan .[18] Standar untuk  pejabat  daerah  mencapai keberhasilan terletak pada siapa yangdapat menafsirkan ketentuan pemerintah pusat.[19]. Di  tengah  situasi  semacam itu, muncullah beberapa organisasi sosial yang  menjadi  wadah  artikulasi  budaya  politik  rezim  Orde Baru di tingkat masyarakat. Salah satu contohnya adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam  Minangkabau  (LKAAM). Pada mulanya LKAAM dibentuk KODAM (Komando Daerah   Militer)   17  Agustus  (Sumbar-Riau)  yang  ditujukan  untukr ehabilitasi sosial kultural masyarakat Minang, terutama dari golongan adat  pasca-Gerakan  30  September/Partai  Komunis Indonesia. Walaupun dalam  kemasannya  bertujuan  untuk  melestarikan  adat,  tradisi, dan budaya Minangkabau sebagai salah satu etnik penting di Nusantara, tapidalam praktiknya, tentu saja mereka cenderung  berakar ke atas . LKAAM mengklaim  sebagai  wakil masyarakat Sumbar atau Minangkabau, walaupun lembaga  ini  dibentuk  oleh rezim berkuasa. Selama 32 tahun pada masa rezim Orde Baru, LKAAM menjadi  bemper  politik Golkar.[20]

Sejumlah  kelompok  sosial  lain  yang juga hidup dalam konteks kultur politik  Orde  Baru,  antara  lain  organisasi perempuan, cendekiawan, pegawai  negeri, pemuda, wartawan, organisasi perantau, bahkan preman.Sebagian adalah bentukan rezim, bukan lahir dari bawah. Misalnya BundoKanduang,   organisasi  perempuan.  Pelembagaan  Bundo  Kanduang  yangd imulai di masa Orde Baru, bukan sekedar untuk tujuan-tujuan kultural,tetapi  juga  bertujuan  politis: menyokong legitimasi rezim berkuasa.Bundo   Kanduang  seolah  adalah  representasi  keseluruhan  perempuan Minangkabau. Afiliasi politiknya jelas ke Golkar.[21] Beberapa  ormas  lokal  pada dasarnya juga mempunyai watak yang kurang lebih  sama.  Mereka  cenderung  dekat dengan penguasa. Kelompok Islam tradisional,  Perti  (Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah), yang sebelumnya cenderung berafiliasi dengan partai Islam, akhirnya terpecah dua. Satu faksi  mendukung  atau  berafiliasi  dengan Golkar dan satu faksi lagi masih  tetap  menjadi  salah satu unsur PPP. Begitu juga Muhammadiyah, ormas  Islam terbesar di Sumbar, banyak kadernya yang menjadi pengurus Golkar.  Intinya,  banyak  kalangan ulama dan aktivis Islam di tingkatlokal  di  masa  Orde  Baru,  khususnya  pada  setiap  pemilihan umum,menyatakan  dukungan  dan  bahkan   kebulatan  tekad  mendukung partaipemerintah.

Dalam  kaitan  ini,  eksistensi dan kesinambungan organisasi preman di Sumbar  juga menarik untuk disoroti. Demokratisasi yang bersumber dari nilai-nilai  lokal  berjalan  paralel  dengan  premanisme.  Di Sumbar,organisasi  pemuda  yang  paling  menonjol dan memiliki banyak anggota dari  kalangan  preman  adalah  Pemuda  Pancasila. Ormas ini memainkan peran  sebagai  operator politik selama Orde Baru, melaksanakan fungsi intimidasi  yang  tidak  resmi  untuk  rezim  dan para pejabatnya yangdilakukan secara bersama-sama dengan pejabat keamanan terkait.

Organisasi  perantau  Minang  juga  mempunyai tipikal khas elite lama.Organisasi  perantau  terbesar,  termasyhur, dan dianggap representasi semua  elemen  perantau  Minang  adalah  Gerakan  Seribu  Minang (Gebu Minang).  Organisasi  ini  didirikan pada masa Orde Baru (1990). Konon inspirasi  pendiriannya  justru  datang dari Presiden Soeharto, supaya setiap  perantau asal Sumbar di mana pun dapat menyisihkan Rp 1.000,00 per  bulan  untuk  pembangunan  kampung  halaman.  Dengan  dasar-dasar pembentukan  seperti  itu, Gebu Minang pun terkesan sebagai organisasi yang   berurat  ke  atas   atau  sebagai  subordinasi  negara. Apalagi sebagian  besar  pengurus  Gebu  Minang adalah orang-orang Golkar atau setidaknya berafiliasi dengan Golkar. Pada  masa  awal reformasi, elite-elite lokal itu belum hilang. Mereka tetap  eksis  bersama organisasi-organisasinya. Memang ada sebagian diantara  mereka yang berperan itu tergolong elit lokal yang baru tampil ke  publik, tapi jika ditelusuri ke belakang, mereka pernah dilahirkan dan   dibesarkan  di  masa  Orde  Baru.  Di  masa  Orde  Baru,  secara organisasi,   mereka   menjadi   anggota   atau   pimpinan  organisasi kepemudaan,  seperti  KNPI,  AMPI, FKPPI, PPM (Pemuda Panca Marga), PP (Pemuda  Pancasila),  serta  organisasi  kepemudaan  onderbouw  partai maupun ormas-ormas keagamaan. Tak heran, saat tampil di era reformasi,


karakter  dan  tipikalnya  belum  banyak  berubah dengan tipikal elite politik masa lalu.[22]
Perkembangan  politik  lokal  di atas juga bisa dipahami dalam konteks transisi (politik). Secara sederhana, transisi dapat diartikan sebagai kondisi  di  mana  nilai-nilai  lama belum sepenuhnya hilang sedangkannilai-nilai  baru belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Suasana chaos(kekacauan)   kerap   mengancam.  Nilai-nilai  lama  bertarung  dengannilai-nilai  kebaruan.  Yang  bertarung  adalah nilai-nilai, sementarapemenangnya  tak  banyak berubah. Elite lama masih bercokol kuat. PadaPemilu  1999,  Golkar  menang di Sumbar, walaupun sudah ditempel ketatoleh  PAN  (Partai Amanat Nasional) sebagai partai pendatang baru yangnotabene lahir dari  rahim  reformasi.


Dengan  kemenangan  Golkar  tersebut,  secara umum tidak ada perubahan  fundamental   dalam   susunan   elite   lokal.   Desentralisasi   yangdiintroduksi   sejak  era  reformasi  belum  mengubah  keadaan  secaramendasar  di  tingkat  lokal. Elite lama masih dominan. Demokrasi yangmuncul  justru  adalah  kembalinya  kekuatan-kekuatan lama dengan bajubaru  atau baju lama, baik di bidang politik maupun ekonomi.[23] Salahsatu  karakter  kelompok  ini suka menggunakan terminologi-terminologi demokrasi  untuk  melindungi kepentingan mereka, walaupun tingkah laku politik mereka belum berubah. [24]

Kelompok-kelompok  kritis  mempertanyakan,  bagaimana  mungkin  agenda pembaruan  yang  fundamental  bisa  dikerjakan  di  tingkat lokal jika aktor-aktornya  masih  belum bergeser secara berarti? Para politisi di parlemen  dan  pemerintahan,  maupun  elite  ormas-ormas  pada umumnya merupakan  aktor-aktor  yang  pernah  aktif  dalam pola-pola permainan kekuasaan  di  masa  Orde  Baru.  Dalam konteks inilah, dapat dipahami mengapa   dalam   berbagai   pemilihan  kepala  daerah  sepanjang  era reformasi, kandidat Golkar selalu mendominasi. Kursi-kursi DPRD Sumbar periode  1999-2004  masih banyak diisi oleh mantan pejabat di era Orde Baru.  Belum  lagi  lima  kursi DPRD yang sudah disediakan oleh Undang undang  adalah  diperuntukkan  bagi  kalangan tentara dan polisi, yang tentu  saja  ikut  memperkuat barisan  status quo  di panggung politik lokal.

Masalah  pokok  lain,  corak  politik  lokal  di  era  transisi  masih mengandung ambivalensi. Ada segi positif yang membawa kemajuan, tetapi di  sisi  lain  juga masih banyak kelemahan yang mesti diperbaiki bagi kemajuan  di  masa  mendatang,  khususnya  bagi revitalisasi demokrasi lokal.  Secara  politik,  pragmatisme  politik warisan Orde Baru tidak banyak  membawa  kemajuan  bagi  tranformasi  politik  lokal.  Kondisi demikian  membawa  implikasi  politik  signifikan  di daerah pada awal reformasi, seperti tercermin dari hasil pemilihan kepala daerah. Dalam sebuah  pemilihan  yang  seru  pada  awal  tahun  2000,  tokoh  Golkar sekaligus  birokrat  senior,  Zainal  Bakar, terpilih sebagai Gubernur Sumbar  untuk  periode  2000-2005. Tokoh yang malang melintang di masa Orde  Baru  tampil sebagai kepala daerah di era reformasi dalam sebuah pemilihan  di DPRD. Ia berpasangan dengan seorang intelektual dan juga bekas  Rektor  Universitas  Andalas Prof Dr Ir Fachri Ahmad. Pada saat itu,  Zainal mengalahkan Saleh Khalid, tokoh PPP, yang didukung kaukus (koalisi) partai-partai Islam, Forum Ukhuwah.

Birokrasi  yang belum banyak berubah juga dapat menjelaskan prakondisi distorsi  politik  lokal  pasca-Orde  Baru. Birokrasi sepenuhnya masih merupakan  warisan rezim masa lalu. Memang intervensi politik terhadap birokrasi  seperti  di era Orde Baru sudah berkurang di era reformasi, tapi   kultur   lama   masih  dianggap  kental  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.[25]  Tentu sulit mengharapkan reformasi di level lokal  ketika  birokrasi  berjalan business as usual dalam konotasinya yang buruk. Di  samping  karena  pengaruh  yang  serius  dari corak sistem politik nasional,  tidak terimplementasikannya nilai-nilai budaya lokal secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik adalah juga dikarenakan bahwa dalam   beberapa   hal   Minangkabau   itu   mengandung   ambivalensi. Pepatah-petitih  luhur  di  atas  barulah  sebatas ungkapan belaka. Ia tidak  sepenuhnya  mengejawantah  dalam  realitas.  Dari  segi konsep, sekalipun  dikenal  memiliki  nilai adat dan budaya demokratis, tetapi hal   itu   tidak   menyeluruh  ada  di  Minangkabau.  Sebagian  kecil nilai-nilai  demokrasi  itu  hanya  terefleksi  dalam sistem adat Bodi Chaniago.    Filosofi   duduak   samo   randah   tagak   samo   tinggi egaliterianisme)  hanya  ada  dalam  sistem ini. Kekuasaan raja tidak akui.  Dalam rapat-rapat adat, posisi duduk semua penghulu (perwakilan kaum) sederajat dan keputusan diambil secara demokratis.

Sedangkan  sistem  Koto  Piliang lebih mencerminkan otokratisme. Model kepemimpinan   hierarkis,   seperti   juga  tercermin  dalam  ungkapan bajanjang naik batanggo turun (berjenjang naik bertangga turun). Balai adat  (panggung)  tempat  berlangsungnya  rapat-rapat  penghulu dengan lantai  bertingkat-tingkat  untuk menunjukkan hierarki penghulu. Kalau rapat   tidak  mencapai  kata  sepakat,  keputusan  diserahkan  kepada Penghulu   Pucuak   sebagai   pemegang  keputusan  tertinggi,  seperti tercermin  dalam  ungkapan  biang  nan manabuek, gantieng nan mamutuih (menembus yang hampir tembus, memutus yang hampir putus).Sering  dikatakan,  basis  demokrasi  Minangkabau  ada di nagari. Pada kenyataannya,  proses  politik  di nagari lebih mencerminkan oligarki. Rapat  adat hanya dilakukan oleh segelintir penghulu, tidak melibatkan generasi muda dan kaum perempuan. Padahal, Minangkabau terkenal karena menganut  sistem  matrilineal  yang mengagungkan posisi kaum perempuan dalam pola kekerabatan. Anehnya,  oleh  karena  adanya  model  pemilihan  wali  nagari  secara langsung,  seakan  dianggap  bahwa  sistem pemerintahan dan masyarakat nagari  dipercaya  sudah  demokratis  dari  dulu.  Padahal,  pemilihan
langsung wali nagari baru mulai tahun 1950-an. Sebelumnya, wali nagari ditetapkan  berdasarkan  pada  hasil  pilihan sekumpulan pemangku adat yang  berpengaruh  di nagari. Pada tahun 1970-an, nagari malah diganti dengan desa, dengan sistem pemilihan pemimpin yang tidak demokratis.

Kenyataan  itu  seakan  bertolak belakang dengan anggapan bahwa proses politik   nagari   berbasis   pada  demokrasi  Minangkabau  yang  pada gilirannya  dianggap  ikut  menginspirasi  ide-ide demokrasi modern di Indonesia.  Dalam  pandangan  sebagian  ilmuwan,  demokrasi Indonesia seolah  merupakan  sintesis   demokrasi Minang  dan  demokrasi Barat . Padahal,  masyarakat  di  desa-desa  di  Jawa dan beberapa daerah lain sudah  sejak  ratusan  tahun   empraktikkan  demokrasi  langsung dalam pemilihan kepala desa.[26]

Di  Minangkabau,  eksistensi penghulu sebagai elite tradisional hingga kini  juga  patut  digugat. Mereka kerap dituding menggerogoti kaumnya dengan  kecenderungannya  pada tindakan menjual tanah pusaka dan tanah ulayat  tanpa  memperhitungkan  implikasi buruknya bagi kehidupan anak kemenakannya sendiri. Peranan perempuan, yang dalam sistem matrilineal menjadi  penjaga  harta  pusaka,  dipinggirkan  (Lihat  Beckman, 2000; Bahar,  2004)).  Kuatnya motif ekonomi politik di balik eksistensi dan peranan  pemangku  adat  ikut  mendistorsi  nilai-nilai  demokrasi  di Minangkabau  tanpa  ada  mekanisme yang bisa mengkritisi para pemimpin tradisional ini.

Dalam   konteks  pembangunan  karakter  bangsa,  ada  kritik  mendasar terhadap  puak  Minang,  sejak Orde Baru sampai era reformasi. Di masa ini,  orang Minangkabau manut pada kemauan rezim otokratis di Jakarta. Tidak   ada  lagi  kritisisme  Minang,  sebagaimana  ditunjukkan  pada masa-masa   sebelumnya.  Golkar  menang  besar  di  daerah  ini,  jauh melampaui  angka kemenangan partai itu di tingkat nasional. Feodalisme baru  juga  muncul,  tidak  hanya di Istana Pagaruyung, tetapi juga di birokrasi  dan  kampus.  Fenomena  ini  terus  berlangsung  hingga era reformasi, seperti tercermin dari maraknya pemberian gelar adat kepada tokoh-tokoh   nasional   non-Minang.   Pragmatisme   Minang  menggeser idealisme yang inherent dalam budaya demokratis.

Penutup
Pada  akhirnya,  di  masa  reformasi  ini,  Minangkabau terkesan tidak mengalami banyak kemajuan dalam praktik berdemokrasi. Karakter politik masa transisi  masih kuat. Nilai-nilai lama yang kontraproduktif bagi kemajuan demokrasi belum sepenuhnya hilang, sementara nilai-nilai baru yang  mendorong  demokratisasi  belum sepenuhnya pula bisa dihadirkan. Tidak  ada  keunggulan  spesifik dalam pelaksanaan demokrasi di Sumbar bila   dibandingkan  dengan  daerah  lain.  Dari  pelaksanaan  pilkada langsung  terlihat  bahwa  masih  banyak   pekerjaan rumah  yang harus dibenahi  melalui  budaya  politik  ke  arah yang lebih demokratis dan beradab. Dalam kerangka lebih besar, otonomi daerah sebagai distribusi kewenangan  pemerintah  pusat  ke  daerah  juga  masih kerap mengalami
distorsi,  seperti  adanya korupsi pejabat lokal, birokrasi yang belum berubah,  anarki, serta politik uang. Belum ditemukan kesejajaran yang meyakinkan  antara  nilai-nilai  demokrasi modern dengan praktiknya di ranah   Minang,   merupakan  pekerjaan  rumah  seluruh  pelaku  budaya Minangkabau sendiri.

Namun,  optimisme tetap perlu dinyalakan. Sekalipun secara konseptual, nilai-nilai   peradaban  demokrasi  tak  sepenuhnya  terkandung  dalam khazanah  budaya  lokal,  tetapi  dinamika dan dialektika yang terjadi menunjukkan bahwa Minangkabau memiliki modal sosial dan modal kultural yang  besar  untuk  melangkah lebih maju. Tak ada pilihan, nilai-nilai budaya  Minangkabau,  sebagai  bagian  dari khazanah kebudayaan Melayu Nusantara,  tetap  harus  diaktualisasikan  dan direvitalisasi sebagai bagian  upaya  membangun masyarakat demokratis dan berkeadaban di masa depan.

__________

Makalah  ini  merupakan Juara Harapan 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional “Pandangan Politik Orang Melayu” yang diselenggarakan oleh  Balai  Kajian  dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM) pada tahun 2007.

Israr  Iskandar  adalah  pengajar  di  Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang.

[1]  Ahmad  Jauhari  Moein,   Hubungan  Melayu-Minangkabau  dari Sudut Sejarah,  Bahasa, Sastra, Budaya, dan Masyarakat  dalam Sastri Yunizar Bakry  dkk (ed.), Menelusuri Jejak Melayu-Minangkabau (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2002), hlm. 20-21.

[2]  Kennet  Minoque,   Democracy  dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi  Ilmu-ilmu  Sosial  (Jakarta:  Rajawali Press, 2000), hlm. 215.

[3]  Henry  B.  Mayo,  An Introduction to Democratic Theory (New York: Oxford University, 1960), hlm 218-243.

[4]  Dari 4, 24 juta penduduk Sumbar pada tahun 2003, 3,75 juta adalah Suku  Minangkabau; 0,18 juta Suku Jawa; 0,13 Suku Mandahiling/Angkola; dan  0,6  Suku Batak/Tapanuli, serta suku-suku lain dalam jumlah lebih kecil. Lihat, Badan Pusat Statistik Tahun 2003, hlm.75.

[5] Emeraldy Chatra, Adat Selingkar Desa (Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik & Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas, 1999), hlm. 29.

[6] Edwin M. Loeb, sebagaimana dikutip Tsuyoshi Kato, Adat Minangkabau dan  Merantau dalam Perspektif Sejarah (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 50.

[7] Ibid.

[8]  Ali Akbar Navis, Yang Berjalan Sepanjang Jalan: Kumpulan Karangan Pilihan (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 27.

[9]  Lihat  Mattulada,   Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia” dalam   M.  Amien  Rais  (Pengantar),  Demokrasi  dan  Proses  Politik (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 3-15.

[10]  Umar  Junus,   Kebudayaan  Minangkabau   dalam Koentjaraningrat, Manusia  dan  Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 249. Lihat juga Gusti Asnan,  Rantau Minangkabau Abad 15 dan 18  dalam
Jurnal Genta Budaya, Nomor 2, Tahun 1/1996, hlm. 65.

[11] Tsuyoshi Kato, Adat Minangkabau, hlm. 23.

[12]  Suryanef  dan Al Rafni,  Kembali ke Nagari: Kembali ke Identitas dan  Demokrasi  Lokal?  dalam Jamil Gunawan dkk (ed.), Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 353-354.

[13]  Gusti  Asnan,  Penguasa Militer dan Pemerintahan Daerah: Sumatra Barat  Akhir  1950-an  dan  awal   1960-an   dalam Analisis CSIS, Tahun XXXII/2003, No.4, hlm. 529.

[14]  Mestika  Zed,  Edy  Utama,  Hasril  Chaniago,  Sumatra  Barat di Panggung Sejarah 1945-1995 (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm. 294.

[15] Ibid.

[16]   Taufik   Abdullah,    Pengantar    dalam   Audrey  Kahin,  Dari Pemberontakan  ke  Integrasi:  Sumatra  Barat  dan  Politik  Indonesia 1926-1998 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. xvii.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19]  Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik  Indonesia  1926-1998 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 438

[20]    Sejarah   Ringkas   Berdirinya  Lembaga  Kerapatan  Adat  Alam Minangkabau  (LKAAM) Sumatra Barat serta Perjuangannya Menegakkan Orde Baru   Bersama  ABRI  dan  Rakyat  di  Sumatra  Barat ,  makalah  yang diterbitkan oleh Sekretariat LKAAM Sumatra Barat, tanpa tahun, hlm. 6.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23]  Vedi R Hadiz,  Menimbang Gagasan Transisi di Indonesia  dalam AE Priyono, Stanley Adi Prasetyo, Olle Tornquist (ed.), Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto (Jakarta: Demos, 2003), hlm. 58-59

[24]   Andrinof  A  Chaniago,   Rintangan-rintangan  Demokratisasi  di Indonesia   dalam Maruto MD dan Anwari MK (ed.), Reformasi Politik dan Kekuatan  Masyarakat:  Kendala  dan Peluang Menuju Demokrasi (Jakarta:
LP3ES, 2002), hlm. 29.

[25]  Eko  Prasojo, Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu  2004  dan Good Governance (Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2005), hlm. 118.

[26]  Parwantri  Wahjono,  Ungkapan-ungkapan dan Ajaran Jawa: Kearifan dalam  Berdemokrasi   dalam  Mulyana,  Demokrasi  dalam  Budaya  Lokal (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005).


Iklan

2 Responses to “Demokrasi Minang : Upaya Menggeser Mitos Menjadi Realitas”


  1. 1 mulyadi putra
    Maret 19, 2009 pukul 6:58 am

    ass. kok tabang jan talalu tinggi kok menangadah jan lo talalu lengah, beko jatuah malu wak dek urang, tapi lo dek urang samato ndak lo ba’a do takuik wak ka nan Bananyo. sapatah duo kato wak ucapan tarmo kasih ka bundo, abak, uni jo uda yang senantiaso bausaho untuk mamajuan anak cucu kamanakan nan jauh di parantauan.
    na, terkait jo penulisan ko yo awak salaku adiak, anak, kamanakan ato cucu batarimo kasih nan tak ta bilang jo ucap salam nan tak bajabatan yo. wass.
    By: Aldy

  2. 2 Kubang
    April 8, 2009 pukul 11:00 pm

    Tulisan dunsanak nan paling bermutu nan ambo baco dari blog2 minang, nan bisa direnungkan oleh seluruh urang Minangkabau yang mencintai kampung halaman-nyo untuk melangkah kedepan.

    “Kembalikan jati diri kampung halamanku”


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Pengunjung

  • 1,065,195 hits

Palanta Minang

adat_dan_budaya_copy

Urang Minang

URANG_MINANG_BARU

Cimbuak

cimbuak

” Istana Kunang – Kunang”

http://hyvny.wordpress.com

KALENDER

Maret 2009
S S R K J S M
« Jan   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ARSIP

Flickr Photos

Aggregator Blog

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Page Rank

Blog Indonesia

Blog Catalog

Culture Blogs - Blog Catalog Blog Directory

%d blogger menyukai ini: