21
Jul
09

Tentang Harato Pusako Tinggi


Written by Azmi Dt.Bagindo

Azmi Dt BagindoPerbedaan pendapat tentang harta pusako ini sebenarnya telah terjadi sejak dari Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawy. Beliau mengarang sebuah kitab berjudul : Ad Doi’ al Masmu’ fil Raddi ‘ala Tawarisi al ‘ikwati wa Awadi al Akawati ma’a Wujud al usuli wa al Furu’i, yang artinya : Dakwah yang didengar Tentang Penolakan Atas Pewarisan Pewarisan Saudara dan anak Saudara Disamping Ada Orang Tua dan Anak. Kitab itu di Tulis di Mekah pada akhir abat ke XIX. ( DR Amir Syarifuddin Pelaksanaan Hukum Pewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau 275).  Namun, beliau berbeda pendpat dengan murid beliau seperti Syekh Dr.H.Abd.Karim Amrullah.


Murid beliau Syekh Rasul ( H.Abdul Karim Amrullah ) – ulama yang belakangan  ini melihat harta pusaka dalam bentuk yang sudah terpisah dari harta pencarian. Beliau berpendapat bahwa harta pusaka itu,  sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta musabalah yang pernah diperlakukan oleh Umar ibn Kattab atas harta yang didapatnya di Khaybar,  yang telah dibekukan tasarrufnya dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Penyamaan harta pusaka dengan harta wakaf tersebut walaupun ada masih ada perbedaannya, adalah untuk menyatakan bahwa harta tersebut tidak dapat diwariskan. Karena tidak dapat diwariskan, maka terhindarlah harta tersebut dari kelompok harta yang harus diwarisklan menurut hukum Faraid; artinya tidak salah,  kalau padanya tidak berlaku hukum Faraid.

Pendapat beliau ini di ikuti oleh ulama lain di antaranya Syekh Sulaiman ar Rasuli. ( DR Amir Syarifuddin Pelaksanaan Hukum Pewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau 278)

Kemudian Buya Hamka berpendapat tentang harta pusaka sebagai berikut :

– Yang pertama, “Bahwa Islam masuk ke Minangkabau tidak mengganggu susunan adat Minangkabau dengan pusaka tinggi. Begitu hebat perperangan Paderi, hendak merubah daki-daki adat jahiliyah di Minangkabau, namun Haji Miskin, Haji A.Rachman Piobang, Tuanku Lintau, tidaklah menyinggung atau ingin merombak susunan harta pusaka tinggi itu. Bahkan pahlawan Paderi radikal, Tuanku nan Renceh -n yang sampai membunuh Mak Uncu-nya (adik perempuan ibunya) karena tidak mau mengerjakan sembahyang – bukanlah karena –  bahwa beliau menyinggung-nyinggung susunan adat Itu. Kuburan Tuanku Nan Renceh di Kamang terdapat di dalam Tanah Pusako Tinggi”. (IDAM hlm 102 )

– Yang kedua , “ Ayah saya DR. Syekh Abdulkarim Amrullah – berfatwa bahwa harta pusaka tinggi adalah sebagai waqaf juga, atau sebagai harta musaballah yang pernah dilakukan Umar bin Khatab. Pada hartanya sendiri di Khaibar, boleh diambil isinya,  tetapi tidak boleh di Tasharruf kan tanahnya. Beliau mengemukan kaidah usul yang terkenal yaitu; Al Adatu Muhak Kamatu, wal ‘Urfu Qa-Dhin Artinya Adat adalah diperkokok, dan Uruf ( tradisi) adalah berlaku”. (IDAM hlm 103)

Yang ke tiga, Satu hal yang tidak disinggung-singgung, sebab telah begitu keadaan yang telah didapati sejak semula, yaitu harta pusaka yang turun menurut jalan keibuan. Adat dan Syarak di Minangkabau bukanlah seperti air dengan minyak, melainkan berpadu satu, sebagai air dengan minyak dalam susu. Sebab Islam bukanlah tempel-tempelan dalam adat Minangkabau, tetapi satu susunan Islam yang dibuat menurut pandangan hidup orang Minangkabau. (Hamka, Ayahku hlm. 9)

Yang ke empat, “Pusaka Tinggi” inilah dijual tidak dimakan bali di gadai tidak dimakan sando (sandra). “Inilah Tiang Agung Minangkabau” selama ini. Jarang kejadian pusako tinggi menjadi pusako rendah, entah kalau adat tidak berdiri lagi pada suku yang menguasainya (Hamka, dalam Naim, 1968:29)

Keputusan Seminar

I.        Keputusan pada Seminar atau Musyawaratan Alim Ulama, Niniak mamak dan cadiak pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di Bukittinggi maka Seminanr menetapkan :

1. Terhadap “Harta Pencarian” berlaku hukum Faraidh, sedangkan terhadap “Harta Pusaka” berlaku hukum adat.

2. Berhubung I.K.A.H.I. Sumbar ikut serta mengambil keputusan dalam seminar ini, maka Seminar menyerukan kepada seluruh Hakim-hakim di Sumbar dan Riau supaya memperhatikan ketetapan Seminar ini ( Naim 1968 : 241)

II.      Kemudian pada Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 di Padang, yang di hadiri oleh para cendikiawan dan para ulama Minagkabau, ditetapkan bahwa terhadap harta pencaharian berlaku hukum faraidh, dan terhadap harta pusaka tinggi berlaku hukum adat.

Selanjutnya, tentang hukum waris diputuskan sebagai berikut :

a. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris di luar dan di dalam peradilan.

b. Anak kemenakan dan mamak kepala waris yang termasuk ke dalam badan hukum itu masing-masingnya bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut. (Naim, 1968:243).

Kemudian Dr.Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa pewarisan menurut adat bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka itu. Dengan demikian terlihat adanya perbedaan dalam system. Perbedaan tersebut akan lebih nyata dalam keterangan di bawah ini.

Pertama:

harta pusaka melekat pada rumah tempat keluarga itu tinggal dan merupakan dana tetap bagi kehidupan keluarga yang tinggal di rumah itu. Harta itu dikuasai oleh perempuan tertua di rumah itu dan hasilnya dipergunakan untuk manfaat seisi rumah. Pengawasan penggunaan harta itu berada di tangan mamak rumah. Bila mamak rumah mati, maka peranan pengawasan beralih kepada kemenakan yang laki-laki. Bila perempuan tertua dirumah itu mati, maka peranan penguasaan dan pengurusan beralih kepada perempuan yang lebih muda. Dalam hal ini tidak ada peralihan harta.

Penerusan peranan dalam system kewarisan adat, adalah ibarat silih bergantinya kepengurusan suatu badan atau yayasan yang mengelola suatu bentuk harta. Kematian pengurus itu tidak membawa pengaruh apa – apa terhadap status harta, karena yang mati hanya sekedar pengurus.

Hal tersebut di atas berbeda sama sekali dengan bentuk pewarisan dalam hukum Islam. Dalam Hukum Islam pewarisan berarti peralihan hak milik dari yang mati kepada yang masih hidup. Yang beralih adalah harta. Dalam bentuk harta yang bergerak, harta itu berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain. Sedangkan dalam bentuk harta yang tidak bergerak, yang beralih dalam status pemilikan atas harta tersebut.

Kedua

yang merupakan ciri khas dari harta pusaka ialah bahwa harta itu bukan milik perorangan dan bukan milik siapa -siapa secara pasti. Yang memiliki harta itu ialah nenek moyang yang mula-mula memperoleh harta itu secara mencancang melatah. Harta itu ditujukan untuk dana bersama bagi anak cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi.  Setiap anggota dalam kaum dapat memanfaatkannya tetapi tidak dapat memilikinya. ( DR Amir Syarifuddin Pelaksanaan Hukum Pewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau 269-270)

Maka dengan demikianlah, jelaslah bahwa telah ada kesepakatan para alim ulama, niniak mamak, dan cadiak pandai tentang status harta pusaka itu sebagai warih bajawek, pusako batolong dari niniak turun kemamak dari mamak turun kekemanakan. Dan kemudian diturunkan pula kebawah menurut jalur Ibu dalam kaum atau suku yang bersangkutan. Indak buliah dihilang dilanyokkan, kok dibubuik layua dianjak mati, dijua indak dimakan bali di gadai indak dimakan sando.

Kemudian seperti sering saya kemukakan, bahawa harta pusaka itu adalah sebagai bukti, “asal usul” bahwa seseorang itu dapat dikatakan keturunan Minang ( Etnis Minangkabau) apabila mempunyai harta pusaka tiunggi. Dalam adat dikatokan, “nan ba pandam ba pakuburan nan ba sasok bajarami, kok dakek dapek di kakok, kok jauah dapek di antakan”. Seseorang nan indak punyo atau indak lai mempunyai harta pusaka, berarti indak lai basasok bajarami, tidak ba pandam ba pukuburan, maka orang atau keluarga yang telah habis harta pusakanya tidaklah lagi lengkap Minangnyo. Indak lai baurek tunggang, indak bapucuak bulek, atau dengan kato lain kateh indak bapucuak kabawah indak baurek orang tersebut dapat juga dikatakan “punah” punah dalam hal harta pusaka menurut aturan adat, jika dia meninggal dia dikatakan mati ayam mati tunggau. Malah ada pendapat para ahli adat, mangatokan bahwa apabila satu kaum sudah abih harato pusakonya, mako indak paralu lai ma angkek seorang panghulu, karena adat itu berdiri di ates pusako, cancang balandasan lompek basitumpu.

Harta pusaka itu adalah sebagai alat permersatu dalam jurai, kaum, dan bagi masyarakat Minang pada umum, sekaligus untuk mengetahui, nan sa asa sakaturunan menurut jalur adat.

Harta tersebut juga sebagai harta cadangan, jika ada dunsanak kemanakan yang kehidupannya agak susah di perantauan boleh babaliak kakampung uruihlah harata itu. Oleh karenanya dapat kita bayangkan jika harta pusaka di Minangkabau

di perjual belikan, maka masyarakat Minangkabau akan sama nasibnya dengan masyarakat daerah-daerah lain, akan tersingkir dari nagari asalnya sendiri

Harta itu adalah amanah, yang boleh hanyo diambil asilnya dan tidah untuak dimiliki, maka harta itu jangan sampai ilang atau lenyap ditangan kita. Karena harta itu bukanlah milik pribadi, tetapi adalah milik bersama, maka bersama-sama pula memeliharanya.

Namun, demikian jika ada yang berpendapat dengan mengatakan bahwa harta pusaka itu haram, itu adalah haknya. Tetapi bagaimana dengan pendapat para ulama Minangkabau diatas, apa itu tidak boleh di katakan sebagai “IJMAK” para ulama Minangkabau?

Dan selanjutnya, jika pendapat tersebut sudah sangat di yakini bahwa harta pusaka tersebut adalah haram menurut Agama. Mulailah terlabih dahulu dari diri sendiri, atas harta pusako nan saparuik, nan sakaum atau sapayung sapasukuan dan nan sanagari. Adat kan salingka nagari, pusako salingka kaum, tidak ada yang akan melarang, jika nan berhak telah sepakat untuk membuat apa saja atas harta pusaka tersebut. Dan kepada yang masih meyakini atas pendapat para uluma Minangkabau tersebut diatas, tentu juga itu merupakan hak, tidak ada pulah yang boleh memaksa kan kehendak. Ini tentu bukan berarti Taklid buta, kerana kita yakin para ulama Minang tersebut tentu telah melalui penelitian atau ITIHAT pula.

Demikianlah pendapat yang saya  sampaikan. Saya mohon maaf jika  ado nan kurang pada tempatnya.

Wasalam,

Azmi Dt.Bagindo

Iklan

10 Responses to “Tentang Harato Pusako Tinggi”


  1. 1 khaidir
    Agustus 19, 2009 pukul 2:23 pm

    “””””Maka dengan demikianlah, jelaslah bahwa telah ada kesepakatan para alim ulama, niniak mamak, dan cadiak pandai tentang status harta pusaka itu sebagai warih bajawek, pusako batolong dari niniak turun kemamak dari mamak turun kekemanakan. Dan kemudian diturunkan pula kebawah menurut jalur Ibu dalam kaum atau suku yang bersangkutan. Indak buliah dihilang dilanyokkan, kok dibubuik layua dianjak mati, dijua indak dimakan bali di gadai indak dimakan sando.””””dan lain-lain……………….

    maaf yg sebesar-besarnya,,,,saya hanya ingin bertanya….bukankah pernyataan diatas menjelaskan bahwa alim ulama, niniak mamak, dan cadiak pandai sedang mengakali hukum islam khususnya pembagian harta warisan….?????

    berarti hukum adat minang kabau cuma kesepakatan alim ulama, niniak mamak, dan cadiak pandai saja (hasil revisi dari hukum islam utk kepentingan suku minang saja,,,,

    sebagai umat islam, harusnya saat hukum adat & hukum islam bertentangan….maka yg dilaksanakn adalah hukum islamnya….bukan hukum adatnya (karena adat cuma buatan manusia)

  2. 2 ~padusi~
    Agustus 21, 2009 pukul 2:40 am

    Sanak khaidir yth,

    Harus dipahami bahwa pengaturan yang disepakati oleh alim ulama dan cerdik pandai adalah menyangkut Harta pusaka tinggi. Bukan harta yang berasal dari mata pencaharian kedua orang tua.

    Harta Pusaka Tinggi adalah harta yang turun temurun yang kemanfaatannya untuk tiga hal, yaitu :
    – Mayik tabujua, artinya penyelenggaraan kewajiban sunah muakad dalam pengurusan jenazah sebagaimana kewajiban umat Islam.

    – Rumah Gadang katirisan, artinya bahwa biaya perawatan dan perbaikan rumah yang menjadi simbol dari sistem kekerabatan di Minangkabau. Rumah Gadang tidak saja sebagai tempat hunian, melainkan sebagai simbol pemersatu sanak famili yang sejurai, seperut, sekaum dan sesuku. Kesemuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit didalam menjaga keharminisan berkeluarga pada masyarakat minangkabau. Tentu masalah ini tidak sama disemua suku – suku di Indonesia.

    – Gadih Gadang ka balaki, artinya biaya yang diperlukan untuk mengangkat dan menyelenggarakan perjodohan para gadis – gadis, yang meliputi seluruh gadis yang ada pada kaum itu. Tentang penyelenggaraan adat perkawinan diatur dalam tata cara tersendiri dan tentunya tidak pula sama penyelenggaraannya diantara suku suku di Indonesia.
    Bukankah penyelenggaraan adat perkawinan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mengingat betapa besarnya jumlah kaum kerabat di Minangkabau.

    Minangkabau tidak mengenal keluarga batih seperti di Jawa , yang terdiri dari ayah – ibu dan anak belaka. Minangkabau menganut sistem kekerabatan yang lebih luas, yang mencakup anak pisang – y.i anak-anak yang berasal dari saudara laki-laki dan anak bako y.i anak anak yang berasal dari saudara perempuan.

    Demikianlah kegunaan dan pemanfaatan dari harta pusaka, seperti yang telah saya jelaskan diatas.

    Ingat masyarakat minangkabau berdasarkan falsafah alam, yaitu : pola awak samo awak, samo raso, seiya sekata, senasib dan sepenanggungan, gotong royong, egalitarian dan bukan feodal.

    Siapakah yang mengelola harta pusaka itu ? tentunya pihak perempuan sesuai dengan sistem kekerabatan matrilini.
    Perempuan hanyalah sebagai pengelola – bukan sebagi pemilik !!!. Kaum Lelaki diminangkabau adalah sebagai pengendali dan pengawas harta pusaka. Dia malu – jika ia menuntut harta pusaka itu bagi dirinya, karena sudah jelas pemanfaatn aharta pusaka itu bagi kemaslahatan keluarga dan kaum bukan ….????

    Nah … bagi saya jika, ada lelaki minang itu yang menuntut harta pusaka dengan dalih ia memiliki hak secara hukum islam, maka sesungguhnya ia adalah manusia yang egois dan tidak bertanggung jawab terhadap fungsi sosial dan kedudukan harta pusaka itu. Sering memang lelaki minang hanya bisa menuntut haknya saja namun ia mengenyampingkan kewajibannya, yaitu menanggung segala urusan seperti yang dimaksudakan dalam peruntukkan harta pusaka itu.

    Bagi saya fungsi dan kedudukan harta pusaka adalan sebagai jaminan sosial bagi kemaslahatan keluarga dan kaum pada masa dahulu. Amatilah dan perhatikanlah.

    Sebagai muslimah saya sangat setuju, jika penerapan hukum islam dilaksanakan pada pembagian harta warisan kedua orang tua kita, sesuai ketentuan yang terdapat dalam alquran. Kemudian dilakukan fatwa waris atas pembagian – pembagian harta warisan. Bahkan ulama mengatakan bahwa dengan lepasnya jasad dan roh seseorang dari tubuhnya, maka datang kewajiban para ahli warisnya untuk melaksanakan kewajiban yang ditinggalkan oleh almarhum/h, yaitu
    – hutang piutangnya si pewaris,
    – harta warisan, yang dibagi menurut hukum islam.

    Jadi…., dusanak dan adidusanak semuanya, marilah kita berpikir jernih menyikapi persoalan harta pusaka, lebih lebih harta pusaka itu adalah simbol dari keberadaan suatu kaum di bumi minangkabau dan perantau minang.

  3. 3 Aries Afrizals
    Februari 15, 2010 pukul 2:07 am

    Dengan hormat

    Izinkan saya untuk bertanya & memberi pendapat sebagai orang besar diperantauan banyak hal2 yang kurang jelas dengan aturan & adat minangkabau mengenai harta pusaka tinggi ini, yaitu :
    1.Saya melihat bahwa harta pusaka seperti yang telah diuraikan diatas tujuan utamanya adalah merupakan alat untuk kemakmuran bersama di dalam keluarga / kaum ybs.
    Hal ini bisa tidak akan tercapai apabila:
    a. harta pusaka itu tidak dimanfaatkan dengan optimal, mengingat banyak harta pusaka
    tidak ada yang mengurus seiring banyak yang meninggalkan kampung halaman untuk
    merantau baik laki2 maupun perempuan.
    b. pengurusan harta pusaka tersebut pasti memerlukan biaya yang cukup besar, baik untuk
    perawatan maupun perbaikannya belum menyangkut biaya untuk pulang dari perantauan
    untuk mengurus harta tersebut.Hal ini bagi pihak perempuan yang diberi tugas
    sebagai pengelola tentu akan keberatan dalam biaya tersebut, sementara kalau diminta
    bantuan pihak laki2 juga keberatan, karena masing2 pihak sudah menanggung biaya hidup
    keluarga masing2 diperantauan yang cukup besar.Sehingga terjadi lempar tanggung jawab
    dari masing2 pihak,yang akan mengakibatkan harta pusaka tersebut menjadi terbengkalai
    ( banyak mudaratnya dari pada manfaatnya).
    c. Sementara kami di perantauan membutuhkan dukungan ekonomi cukup besar untuk bersaing,
    berkembang& mempertahankan hidup,dimana suku minang kebanyakan adalah pedagang/
    wiraswasta/ pengusaha.Untuk pinjaman modal usaha melalaui pihak perbankan cukup
    rumit, perlu jaminan pinjaman.
    2. adat di minangkabau adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah, itu berarti bahwa segala urusan kehidupan di minangkabau ini, adat harus mengikuti aturan,ajaran dan berpedoman yang tertuang di dalam Al Quran.

  4. 4 nesya
    November 25, 2013 pukul 12:44 pm

    RANAH BUNDO KANDUNG MEMANG OK”
    HARTA PUSAKO TINGGI TETAP DIPERJUANGKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN BUDAYA KITA YAITU “MINANGKABAU”,,,,,,,,,,,,,
    :} 😀

  5. 5 mimmy
    Januari 6, 2014 pukul 1:49 am

    HUKUM WARIS dalam agama islam di tetapkan oleh Allah, Bukan oleh manusia. karena itu, bagi suku minang yang bergama dan meyakini Islam adalah wajib hukumnya menjalankan Tihtah dan perintah Allah juga Rasulullah. Wahai dun sanak junjunglah ilmu agama karna akan di pertanggung jawabkan di akhirat. Allah menyukai manusia yang berlaku adil sebagaimana yg telah Ia tetapkan. Bukanlah egois bagi ransanak yang akan menjalankan syariat Allah diatas peraturan adat. karena memang itu yg seharusnya sudah dijalankan oleh rang minang sadonyo salagi hiduik di dunia.

  6. Januari 23, 2014 pukul 9:11 am

    maaf sy yg bodoh ini bertanya : apa dasar dalil yg di pakai oleh nenek moyang kita tentang pembagian HPT (harta pusako tinggi) ini, Karena di dlm al qur’an telah diterangkan dgn sejelas2 nya dan sekecil2nya yaitu pada surat AN”NISA ayat 11,12,13,14, dan ayat 176. Didalam ayat tsbt tidak ada yg menerang kan tentang HPT ini tentang warisan yg 100% jatuh keperempuan atau warisan dari mamak turun ka kamanakan. kalau memang ada dalil nya syukur lah tapi kalau tidak ada tanggung lah doso !!!. karna hukum itu akan di pakai terus menerus oleh anak cucu kita. satu lagi yg saya tnyakan apakah kita ini lebih memilih adat minang dari pada agama islam ??

  7. Januari 23, 2014 pukul 11:03 am

    @ PADUSI yth ,
    pemikiran yg anda sampaikan itu jg yg diucap kan oleh nenek moyang kita dulunya, coba lah renungkan apakah pemikiran itu sudah sesuai dgn syariat islam yg hukumnya berasal dari allah swt, ataukah pemikiran itu hnya berdasarkan adat yg berada di minang kabau. Dan kalau kita melihat ke daerah lain, mereka jg punya argumen tersendiri utk membenarkan adat mereka atas hukum islam. Jadi menurut anda dan mereka2 apakah hukum islam yg berasal dari allah itu salah dan tidak adil ? . bukalah kembali al qur’an ,pelajari isi nya , tlg carikan dalil2 nya kalau memang anda jg mengaku sebagai seorang islam.
    PADUSI dan NESYA,,,,apakah hukum jahiliah yg mrk kehendaki, dan hukum siapakah yg lebih baik dr pada hukum allah bagi orang2 yg yakin . QS , aL MAA’IDAH ayat 50 .
    Apabila dikatakan pada mrk ; Marilah mengikuti apa apa yg diturunkan allah dan mengikuti rasul’, mrk mnjawab ; cukuplah utk kami apa yg kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya’, Dan apakah mereka mengikuti jg nenek moyang mrk alaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa apa dan tidak mendapat petunjuk . QS , AL MAA”IDAH ayat 104

  8. Maret 27, 2014 pukul 5:41 am

    saya sangat setuju dengan saudara heri pelangi, sampai saat ini saya pribadi belum menemukan data yang tepat tentang keputusan para ulama serta ninik mamak dalam memutuskan masalah HPT. apakah mereka dalam menetepkan aturan tentang HPT itu merujuk kepada Quran dan hadist atau hanya dari pendapat mereka sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan. seharusnya para pengambil keputusan melampirkan ataupun menjelaskan dasar-dasar serta rujukan yang mereka pegang sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijhakan tentang hukum adat yang akan di tetapkan. sebab kebijakan itu nantinya akan di jalan kan oleh anak cucu mereka.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Pengunjung

  • 1,001,001 hits

Palanta Minang

adat_dan_budaya_copy

Urang Minang

URANG_MINANG_BARU

Cimbuak

cimbuak

” Istana Kunang – Kunang”

http://hyvny.wordpress.com

KALENDER

Juli 2009
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ARSIP

Flickr Photos

Lebih Banyak Foto

Aggregator Blog

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Page Rank

Blog Indonesia

Blog Catalog

Culture Blogs - Blog Catalog Blog Directory

%d blogger menyukai ini: